• Home
  • Sekitar Kita
  • Peralihan Penerbitan SIM, STNK dan BPKB Perlu Kajian yang Akurat

Peralihan Penerbitan SIM, STNK dan BPKB Perlu Kajian yang Akurat

Administrator Jumat, 14 Februari 2020 18:38 WIB
17merdeka.com
Akademisi Unimed, Prof Dr Ibrahim Gultom MPd

17MERDEKA, MEDAN - Akademisi Unimed, Prof Dr Ibrahim Gultom MPd menilai, pengalihan manajemen pengurusan SIM, STNK dan BPKB dari Polri ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perlu ada kajian yang akurat, agar manajemennya tidak makin parah. 

"Persiapannya harus matang dulu. Sejauh ini masih ditangani Polri. Tentu jika ditinjau dari semua aspek, selama ini udah bagus. Seperti contoh adanya terobosan smart SIM," ujar Ibrahim Gultom, Jumat (14/2/2020). 

Ibrahim menuturkan, di sisi lain Polri selalu membuat terobosan yang lebih untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu. Terlepas masih adanya kelemahan, justru dari kelemahan itulah untuk memperbaiki semuanya, termasuk menerapkan konsep-konsep. 

Ibrahim beranggapan, sangat beralasan jika masyarakat berharap Polri pihak masih menangani ini. Kalaupun terjadi peralihan, kata Ibrahim, apakan mereka sudah siap baik itu SDM dan perangkat-perangkat yang lainnya. 

"Kalau dari Kepolisian terjamin dari atas ke bawah. Kalau Kemenhub, kalaupun ada itu cuma di provinsi. Kalau pun nanti dikembangkan, akan memakan biaya juga. Membuat kantornya, menyiapkan SDM nya dan perangkat-perangkat yang lain," ungkap Ibrahim. 

Dikatakan Ibrahim, peralihan ini akan memakan dana. Namun, kalau dikatakan Polri takut kehilangan job mereka, itu sah-sah saja. Tetapi, tegas Ibrahim, yang jelas perlu ada kajian akademik layak atau tidaknya institusi lain dalam pelayanan pengurusan SIM, STNK dan BPKB. 
 
"Wacana inikan masih usulan. Masyarakat jangan terlalu resah dan kita ikuti saja perkembangannya. Kalau pun ada peralihan, harus keluar dulu peraturannya seperti Kepres dan lain-lain. Yang pasti, UU Lalu Lintas harus diubah dulu dan itu proses yang sangat panjang," ungkapnya. 

"Masyarakat harus paham, ini masih sekadar usulan wacana, belum dibahas di pusat. Yang penting perlu ada kajian yang akurat layak atau tidaknya institusi lain menangani ini," timpal Ibrahim.

Diketahui, DPR RI mewacanakan bahwa ke depan penerbitan SIM, STNK, dan BPKB akan dialihkan kepada Kemenhub RI. Sehingga, DPR RI menggulirkan kembali usulan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DPR beralasan, bahwa Kepolisian RI masih dinilai belum mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terkait dengan pembuatan SIM.

Begitu juga alasan lainnya, bila dikaitkan dengan tugas dan wewenang Kemenhub keterkaitan ranah penerbitan SIM, STNK, dan BPKB ini justru milik Kemenhub bukannya tugas dan wewenang Polri.

Revisi Undang-Undang, ini juga diusulkan dalam rangka mengembalikan tugas dan wewenang kepolisian sesuai dengan amanah pasal 30 ayat 4 UUD 1945. 

Sesuai amanah UUD 45 pasal 30 dijelaskan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Sementara itu berdasarkan tugas dan wewenangnya Kemenhub RI mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan negara. (17M.05) 



T#g:
Komentar
Berita Terkini
Rabu, 19 Feb 2020 19:01

Deliserdang Rawan Konflik SARA, Agraria dan Buruh

Pemerintahan
Rabu, 19 Feb 2020 18:27

Polda Sumut Diminta Tangkap Terduga Pelaku Penculikan

Kriminal & Hukum
Selasa, 18 Feb 2020 21:16

Gedung DPRD Deliserdang Rawan Pencurian

Kriminal & Hukum
Senin, 17 Feb 2020 21:20

Poldasu Selidiki Video Hoaks Corona

Kriminal & Hukum
Hari ini: 52.017
Kemarin: 444.264
Bulan Ini: 138.186
Total pengunjung: 1.917.160.294.467
Hits hari ini: 163.660
Total Hits: 12.047.983.639.275
Pengunjung Online: 165