• Home
  • Sekitar Kita
  • Pelayanan Penerbitan SIM, STNK dan BPKP Korlantas Polri Sudah Berjalan Baik

DPR RI Harusnya Mendukung

Pelayanan Penerbitan SIM, STNK dan BPKP Korlantas Polri Sudah Berjalan Baik

Administrator Jumat, 14 Februari 2020 18:20 WIB
17merdeka.com
Akademisi Hukum Dr Alpi Sehari, SH, MHum


17MERDEKA, MEDAN - Akademisi Hukum Dr Alpi Sehari, SH, MHum, angkat bicara terkait dengan Komisi V DPR RI mengusulkan penerbitan SIM, STNK dan BPKB dilakukan Kemenhub. Ia meminta agar DPR RI seharusnya mendukung dan memperkuat pihak Kepolisian yang sudah bekerja selama ini.

Alpi menerangkan, selama ini pihak kepolisian khususnya Korlantas dalam memberikan pelayanan dan menerbitkan SIM, STNK dan BPKP sudah berjalan baik. 

"Itukan berkaitan dengan pelayanan publik, di dalam indikator pelayanan publik itu ada 2 yaitu ada good governance dan clean governance. Artinya pelayanan publik yg dilakukan ditlantas didasarkan oleh dua dimensi itu," ucap Alpi Sehari, Jumat (14/2/2020).

Secara akademis, ia memandang pelayanan publik yang dilakukan oleh kepolisian diorientasi dari kepuasan masyarakat. 

"Implikasinya itu kepolisian telah melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pencapaian publik kepuasan masyarakat yang diukur. Lembaga kepolisian sudah terbiasa dengan ini," terang dia.

Jika, sebut dia, kewenangan yang sudah dicapai ini diserahkan kepada instansi lain dalam hal ini Dishub, maka pelayanan publik akan 'mundur'. 

"Nah kalau seandainya kewenangan diberikan kepada instasi lain saya khawatir pelayanan akan mundur," ucapnya. 

Kemudian, sebut dia, dalam hal ini polisi memiliki pengawasan yang ketat terhadap fungsional yang ada dalam pengurusan SIM, STNK dan BPKP. 

"Polisi juga memiliki pengawasan yang ketat terhadap fungsi-fungsi. Nah kalau dishub kan tidak. Kemudian berkaitan dengan pengawasan, kalau diserahkan kepada dishub hiraki pengawasannya jadi amburadul. Kalau saya lihat sampai sekarang pengawasannya sangat berjenjang. Kalau dishub di bawah naungan provinsi dan bupati. Kalau kepolisian secara irarkhi, ada Irwasda, Korlantas contoh kalau terjadi pungli dan komplin, responnya akan cepat," ujar dia.

Kemudian, polisi saat ini memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan didukung personil yang sudah ada. 

"Nah kalau baru pasti memakan anggaran lagi hingga terjadi pemborosan anggaran," jelas dia. 

"Polisi regident lantas mampu mengidentifikasi pelaku dengan melihat plat motor. Seandainya ini diserahkan ke dishub proses hukumnya tidak efesien," jelasnya.

Untuk itu, ia menyarankan agar Komisi V DPR RI agar mendukung penuh Polisi dalam mengelola SIM, STNK dan BPKP.  

"Saya sarankan kepada Komisi V, sudah efektif apa yang dilakukan direktorat lalu lintas, jadi DPR itu harus memperkuat atau mendukung polisi," ujar dia.

Sekadar informasi, DPR RI mewacanakan bahwa ke depan penerbitan SIM, STNK, dan BPKB akan dialihkan kepada Kementerian Perhubungan RI. Sehingga, DPR RI menggulirkan kembali usulan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DPR beralasan, bahwa Kepolisian RI masih dinilai belum mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terkait dengan pembuatan SIM. (17M.05) 

T#g:
Komentar
Berita Terkini
Hari ini: 156.178
Kemarin: 168.648
Bulan Ini: 81.936
Total pengunjung: 2.137.273.440.795
Hits hari ini: 245.812
Total Hits: 13.585.240.175.069
Pengunjung Online: 155