• Home
  • Sekitar Kita
  • KontraS Minta Hentikan Refresif Terkait Aksi Menolak UU Cipta Kerja di Sumut

KontraS Minta Hentikan Refresif Terkait Aksi Menolak UU Cipta Kerja di Sumut

Administrator Jumat, 23 Oktober 2020 21:23 WIB
Int

17MERDEKA, MEDAN - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut memberikan kritik keras terhadap pihak kepolisian yang melakukan pengamanan aksi menolak UU Cipta kerja di Sumatera Utara. 

"Pendekatan dalam mengatasi gejolak aksi unjuk rasa masih menggunakan cara konvensional, refresif dan cenderung mengabaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia," sebut Ali Isnandar Staff Advokasi Kontras Sumut, Jumat (23/10/2020). 

Dari pemantauan KontraS, kata Ali, ada beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan kepolisian dalam mengamankan aksi unjuk rasa. Salah satunya, yakni penggunaan kekuatan yang berlebih-lebihan, tidak proporsional dengan tingkat ancaman yang akan dihadapi, bahkan cenderung arogan. 

"Contohnya saat pembubaran aksi unjuk rasa Aliansi Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR SUMUT) tanggal 20 Oktober kemarin. Massa yang sedang longmarch malah diintimidasi, dipecah dan ditembak gas air mata," ujarnya. 

Ali menambahkan, KontraS juga menyoroti model penangkapan yang dilakulan kepolisian terhadap massa aksi. Banyak massa aksi yang ditangkap secara sewenang-wenang. Penangkapan model demikian dilakukan dengan dalih 'mengamankan'. 

"Dalam KUHAP tidak ada istilah mengamankan. Yang ada istilah penangkapan. Maka orang yang ditangkap harus diberikan Surat Penangkapan," tukasnya. 

Ali menjelaskan, penangkapan seharusnya ditujukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP. 

Kemudian, setiap tindakan penangkapan harus dilengkapi dengan surat tugas dan surat perintah penangkapan, kecuali terhadap orang yang tertangkap tangan.

"Jika ingin dikatakan mereka tertangkap tangan semestinya massa aksi yang tidak melakukan tidak perlu ikut dibawa. Setelah ditangkap baru kemudian kepolisian menyeleksi siapa yang merusak dan siapa yang hanya sekedar ikut aksi. Harusnya saat menangkap, polisi sudah mengantongi bukti kuat bahwa mereka yang ditangkap harus lah pelaku tindak pidana. Parahnya lagi udah ditangkap tapi masih dipukuli. Orang yang sudah ditangkap buat apa dipukuli," sebutnya. 

Lebih lanjut, Ali menjelaskan bahwa berbagai kericuhan yang terjadi harusnya tidak unsich dilimpahkan pada kesalahan pengunjuk rasa saja. Bagi mereka, ini juga merupakan bentuk kegagalan kepolisian dalam pengendalian massa. 

"Kehadiran aparat harusnya memberikan jaminan atas perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, karena hak menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi dan hukum internasional," pungkasnya. (17M.02) 
T#g:
Komentar
Berita Terkini
Sabtu, 05 Des 2020 21:41

Mapancas Geruduk Kantor Kebun Raya-LIPI

Pemerintahan
Sabtu, 05 Des 2020 18:15

Tim SAR Masih Mencari Dua Korban Hilang Banjir

Peristiwa
Sabtu, 05 Des 2020 15:21

Polsek Medan Kota Bantu Korban Terdampak Banjir

Sekitar Kita
Sabtu, 05 Des 2020 15:15

Kapoldasu Jamin Netralitas Polri

Sekitar Kita
Sabtu, 05 Des 2020 15:12

Pemkab Labuhanbatu Peringati Hari ibu

Pemerintahan
Sabtu, 05 Des 2020 11:50

Kabar Duka

Sekitar Kita
Jumat, 04 Des 2020 21:24

Poldasu Tetapkan Bupati Labura dan Labusel Tersangka

Kriminal & Hukum
Jumat, 04 Des 2020 17:08

Besok, Pasukan Pam Pilkada di Sumut Bergeser

Sekitar Kita
Jumat, 04 Des 2020 13:24

7 Kecamatan di Medan Terendam Banjir

Peristiwa
Kamis, 03 Des 2020 17:23

Wanita Pengendara Motor Tewas Dilindas Truk

Peristiwa
Hari ini: 775
Kemarin: 97.224
Bulan Ini: 88.110
Total pengunjung: 3.062.536.378.838
Hits hari ini: 9.130
Total Hits: 22.288.265.892.266
Pengunjung Online: 154