MEREKA YANG TAK LELAH MEMBUAT KPK LEMAH

Administrator Selasa, 17 September 2019 22:29 WIB
INT.
17Merdeka,Jakarta -Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan revisi UU KPK dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (17/9/2019). Revisi ini tetap disetujui walau gelombang kritik dan penolakan yang kencang dalam beberapa waktu terakhir.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Awalnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas membacakan laporan hasil pembahasan revisi UU KPK di Baleg.

Dari laporan tersebut, diketahui bahwa 7 fraksi menyetujui revisi UU KPK secara penuh; 2 fraksi, yaitu Gerindra dan PKS, memberi catatan soal Dewan Pengawas; sedangkan Fraksi Demokrat belum berpendapat.

Revisi UU 30/2002 tentang KPK sebelumnya banyak menerima penolakan dari guru besar, akademisi, koalisi masyarakat, hingga oleh KPK sendiri karena dianggap bisa melemahkan KPK.

Rupanya usulan revisi UU KPK pernah terjadi beberapa kali sebelumnya, dan selalu diwarnai dengan penolakan. Berikut adalah berbagai upaya untuk melemahkan KPK yang pernah dilakukan.

1. Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Upaya revisi UU KPK pertama kali diwacanakan pada periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut pertama kali diusulkan oleh Komisi III DPR pada 26 Oktober 2010.

Pada pertengahan Desember 2010, DPR dan pemerintah menetapkan revisi UU KPK untuk masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. Namun, hingga akhir tahun 2011, DPR belum berhasil membahas revisi UU KPK.

DPR bersama pemerintah kembali memasukan revisi UU KPK ke dalam Prolegnas 2012. Kali ini Komisi III akhirnya mulai merumuskan draf tapi langsung dihujani kritik karena dianggap dapat melemahkan KPK.

Bahkan, Ketua KPK saat itu, Abraham Samad, mengkritik revisi tersebut yang menurutnya bisa mengurangi kewenangan lembaga yang dipimpinnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga akhirnya menolak revisi UU KPK karena menilai waktunya tidak tepat.

Komisi III akhirnya menyerahkan proses pembahasan revisi UU KPK kepada Baleg DPR. Pada 17 Oktober 2012, semua fraksi yang ada di DPR sepakat untuk menghentikan pembahasan revisi UU KPK.

2. Era Presiden Jokowi

Di era Presiden Jokowi jilid I terjadi empat kali upaya revisi UU KPK yakni pada, 23 Juni 2015, November 2015, 26 Januari 2016 dan September 2019. Pada 23 Juni 2015 DPR RI memasukkan revisi UU KPK dalam Prolegnas 2015.

Draf revisi UU KPK mulai dibahas di Baleg DPR pada 7 Oktober 2015. Tidak lama kemudian, usulan revisi ini kembali mendapat penolakan dari publik, termasuk KPK sendiri karena dianggap dapat melemahkan kewenangan KPK.

Ada beberapa poin yang diatur dalam revisi ini seperti pembatasan usia institusi KPK hanya sampai 12 tahun, memangkas kewenangan penuntutan, mengurangi kewenangan penyadapan, membatasi proses rekrutmen penyidik dan penyelidik secara mandiri dan membatasi kasus korupsi yang ditangani oleh KPK.

Pemerintah dan DPR kemudian sepakat untuk menunda pembasan revisi UU KPK pada 13 Oktober 2015 untuk kemudian dibahas pada masa sidang selanjutnya.

Upaya merevisi UU KPK berlanjut pada 27 November 2015. Dalam rapat paripurna pada 15 Desember 2015, DPR memutuskan untuk memasukkan revisi UU KPK dalam Prolegnas 2015.

Keputusan ini diambil secara mendadak pada hari-hari akhir masa sidang anggota DPR yang akan reses pada 18 Desember 2015. Tapi, proses pembahasan tak kunjung selesai dilakukan.

Pada 26 Januari 2016, DPR kembali memasukkan revisi UU KPK dalam prioritas Prolegnas 2016 dan mulai dibahas pada 1 Februari 2016. Draf yang dibahas oleh KPK mencakup empat poin yaitu pemberian kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3, pengaturan kembali kewenangan menyadap, keberadaan penyidik independen dan pembentuk badan pengawas KPK.

Namun, draf revisi tersebut kembali mendapat penolakan dari publik, termasuk oleh Ketua KPK Agus Rahardjo. Derasnya penolakan akhirnya membuat Presiden Jokowi dan DPR untuk menunda revisi UU KPK pada 22 Februari 2016.

3. Akhirnya Revisi UU KPK Disahkan Jadi Undang-undang

Setelah tiga tahun terdiam, rencana revisi UU KPK kembali berlanjut di awal September 2019. Pada 5 September 2019 DPR mengadakan rapat paripurna pengesahan revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR.

rapat tersebut hanya dihadiri sekitar 70 orang anggota yang semuanya menyetujui hal tersebut dalam durasi rapat yang singkat. Sore harinya, KPK mengadakan konferensi pers yang menyatakan penolakan mereka terhadap revisi UU tersebut.

Ketua KPK Agus Rahardjo pun mengatakan bahwa KPK berada di ujung dan menyurati Presiden Jokowi.

Sejak resmi menjadi RUU inisiatif DPR, pembahasan revisi UU KPK dipenuhi kejanggalan. Mulai dari kemunculannya yang tiba-tiba di pengujung masa jabatan anggota DPR, tidak dilibatkannya pimpinan KPK, tidak masuk dalam Prolegnas 2019 tapi tetap menjadi prioritas, hingga rapat-rapat tertutup.

Setelah menerima surat presiden pada 12 September 2019, DPR langsung memulai pembahasan revisi UU KPK. Baleg DPR kemudian menggelar rapat kerja bersama pemerintah pada malam hari yang dihadiri oleh Menkum HAM Yasonna Laoly.

Pembahasan revisi UU KPK terus dilakukan walau terus dihujani protes dan penolakan. Pada 16 September 2019, rapat kerja Baleg DPR dimulai pada pukul 21.15 WIB dan dihadiri oleh Menkum HAM Yasonna Laoly serta Menteri PAN-RB Syafrudin.

Beberapa jam setelah rapat tersebut berlangsung, DPR dan pemerintah sepakat mengesahkan revisi UU KPK ke rapat paripurna. Pada Selasa (17/9/2019) revisi UU KPK disahka di rapat paripurna DPR.

Beberapa poin penting dalam revisi UU KPK yang baru disahkan antara lain penetapan KPK sebagai lembaga negara rumpun eksekutif, penasihat KPK digantikan Dewan Pengawas yang dipilih Presiden, KPK harus meminta izin ke Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan, pimpinan KPK tak lagi menjadi penyidik-penuntut umum dan diberi kewenangan SP3 untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi yang tidak tuntas dalam 2 tahun (detikNews).
T#g:LemahkanMerekaSelaluKPK
Komentar
Berita Terkini
Bpd labuhanbatu
Sabtu, 19 Okt 2019 16:59

Kantor LBH Medan Dilempar Bom Molotov

Peristiwa
Pelantikan-bupati-asahan
Jumat, 18 Okt 2019 19:22

Dua Siswa MAN 1 Dikeroyok Puluhan Pelajar

Kriminal & Hukum
Jumat, 18 Okt 2019 19:07

DPO Samsul Tarigan Berakhir Setelah Tertangkap

Kriminal & Hukum
Kamis, 17 Okt 2019 20:43

Poldasu Ringkus 2 Perampok Truk Mengaku Polisi

Kriminal & Hukum
Kamis, 17 Okt 2019 15:36

Kepala Sekolah Mengenali Unsur Kemajuan Sekolah

Pemerintahan
Rabu, 16 Okt 2019 18:36

Tiga Tersangka Curanmor Spesialis Rusak Gembok Diringkus

Kriminal & Hukum
Rabu, 16 Okt 2019 18:09

Ajudan Walikota Medan Diboyong KPK

Kriminal & Hukum
Hari ini: 127.721
Kemarin: 396.744
Bulan Ini: 146.702
Total pengunjung: 1.417.306.117.594
Hits hari ini: 218.440
Total Hits: 8.533.976.732.986
Pengunjung Online: 164