• Home
  • Pemerintahan
  • Pelapor Dugaan Kecurangan Pilkades Dihubungi Anak Bupati Labura

Pelapor Dugaan Kecurangan Pilkades Dihubungi Anak Bupati Labura

Administrator Jumat, 28 Desember 2018 16:24 WIB
17merdeka.com


17MERDEKA, LABURA - Aksi Sekelompok massa yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda & Mahasiswa Bersatu, Rabu 26/12/2018 di depan Kantor Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Jalan Jendral Sudirman No. 27 Aek Kanopan terkait dugaan intimidasi atau ancaman masyarakat Desa Batu Tunggal Kecamatan NA IX-X yang disinyalir adanya pemotongan dana PKH yang disebut-sebut sebagai Tim Sukses Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 Indra Sugiharto berinisial KR, berjalan alot.

Koordinator Aksi sekaligus Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Labuhanbatu Raya Asep Munandar Shaleh ketika dikonfirmasi di sela aksi tersebut menuturkan, aksi yang dilakukan tersebut untuk meminta Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) H Kharuddinsyah SE menunda pelantikan Kepala Desa Batu Tunggal terpilih dan mengkaji ulang serta menyelidiki dugaan kecurangan Pilkades.  

"Kami meminta kepada Bapak Bupati agar menunda pelantikan Kepala Desa Batu Tunggal. Karena Pilkades Batu Tunggal diduga cacat hukum," ujar Koordinator Aksi Asep Munandar Shaleh, Rabu (26/12/2018).

Seperti yang diutarakan Asep, pada aksi tersebut, meminta kepada Bupati Labuhanbatu Utara, agar meninjau kembali hasil Pilkades Batu Tunggal. Karena, dari pernyataan masyarakat pada surat di atas materai dan ditandatangani, adanya intimidasi terhadap masyarakat dan pernyataan Komaruddin Ritonga pada musyawarah Desa pada tanggal 6 Desember 2018 yang lalu. 

"Pernyataan masyarakat dan pernyataan Komaruddin Ritonga disaksikan oleh Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Batu Tunggal Isnanto dan Korcam (Koordinator Kecamatan) PKH. Dengan hal tersebut, Bupati Labura dengan ini harus menunda pelantikan Kepala Desa Batu Tunggal dan usut dengan benar dugaan kecurangan tersebut, serta jika terbukti, harus ditindak tegas," katanya.
 
Dalam aksi itu juga, sambungnya lagi, meminta kepada Bupati agar menindak Kepala Dinas (Kadis) Sosial dan Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang melakukan pembiaran kepada seorang oknum (KR) yang mengaku sebagai anggota PKH. 

"Kami minta tindak Kadis Sosial dan Kadis PMD yang melakukan pembiaran, dan melakukan tindakan tegas kepada oknum yang mengaku-ngaku sebagai Pendamping PKH dan mengintimidasi masyarakat dengan mengatakan "jika tidak memilih nomor urut 1 akan dikeluarkan menjadi anggota PKH dengan pertimbangan. Jikalau tak mampu, silahkan mundur dari jabatan."katanya lagi.

Bupati Labuhanbatu Utara H Kharuddinsyah  SE melalui Kepala Dinas Sosial Ahmad Sampurna S.Sos MAP saat menjawab aksi sekelompok massa tersebut menuturkan, bahwa dugaan kecurangan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) Batu Tunggal tidak ada menyangkut hal dengan pemotongan dana PKH yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai pendamping PKH Kecamatan.

"Mulai bulan Agustus 2018, Oknum tersebut sudah tidak lagi sebagai pendamping PKH. Untuk itu, menyangkut hal tentang pemotongan dana PKH sudah kita tindaklanjuti sesuai perintah dari Pak Bupati. Terkait dengan Pilkades tidak ada hubungannya," kata Ahmad Sempurna yang sebelumnya menyimak tuntutan massa dengan tangan dilipat di arah dada.

Plt Asisten I Sekdakab Labuhanbatu Utara Nurrahman S.Sos ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (26/12/2018) mengatakan, bahwa pemotongan dana PKH kepada masyarakat Desa Batu Tunggal tidak ada hubungan dengan Pemilihan Kepala Desa Batu Tunggal. 

"Tidak ada hubungannya Pilkades dengan pemotongan dana PKH. Kita pun sudah menyurati Hamlet selaku pelapor."kata Nurrahman.

Informasi yang dihimpun di lapangan, saat aksi massa di depan kantor Bupati Labuhanbatu Utara, beredar isu ucapan seorang/oknum Perwira Polisi jajaran Polres Labuhanbatu mengenai penjagaan aksi massa harus dijaga ketat dan jangan sampai Pelantikan Kepala Desa Se-Labuhanbatu yang terpilih terhenti atau terganggu. 

Lebih mirisnya, terdengar suara pimpinan Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu Utara saat mengarahkan anggotanya ke pintu gerbang kantor Bupati, sempat mengucapkan akan menjemur massa yang menggelar aksi. 

Di sisi lain, Hamlet ketika dikonfirmasi di Mapolres Labuhanbatu mendampingi para saksi (Fitri dan Jumini), Kamis (27/12/2018) perihal laporan Rosmini dugaan pemerasan mengungkapkan, Hamlet sempat ditelpon oleh anak Bupati Labuhanbatu Utara karena melapor mengenai dugaan kecurangan Pilkades Batu Tunggal.

"Sempat saya ditelpon Ketua Karang Taruna yang merupakan anak Bupati Labura namanya Hendrik. Dia (Hendrik) mengatakan, untuk apa dilaporkan dan melanjutkan laporan itu. Karena Indra Sugiharto anggota Karang Taruna," terangnya.

Hamlet sempat melaporkan ke Polres Labuhanbatu sebanyak 2 kali mengenai dugaan kecurangan Pilkades. Namun, laporannya ditolak. Kemudian dia melaporkan ke Polda Sumut tentang laporannya ditolak oleh pihak Polres Labuhanbatu dan segera ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

"Saya melaporkan dugaan kecurangan Pilkades ke Polres 2 kali ditolak. Saya langsung ke Polda Sumut buat laporan. Pertama melaporkan yang sama, namun diarahkan ke Propam Polda mengenai laporan saya ditolak Polres Labuhanbatu. Mengenai dugaan kecurangan Pilkades, pihak Polda Sumut mengarahkan ke PTUN. Insya Allah hari Rabu atau Kamis Bulan Januari tahun 2019 saya siapkan berkas dan melaporkan ke PTUN di Medan. Petugas PTUN mengarahkan saya untuk mempersiapkan berkas gugatan," jelas Hamlet.

Sementara, Koordinator LSM CIFOR Labuhanbatu Raya Muhammad Azhar Harahap ST menyayangkan tindakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu atas percepatan pelantikan Kepala Desa Batu Tunggal Terpilih. 

"Saya menyayangkan pihak Pemkab Labura yang terlalu cepat melantik Kepala Desa Batu Tunggal terpilih. Sebab, rentetan pemeriksaan dan penyidikan dugaan kecurangan Pilkades Batu Tunggal perlu dikaji ulang kembali," kata Azhar. (17M.10)
T#g:
Komentar
Berita Terkini
Hari ini: 52.297
Kemarin: 444.264
Bulan Ini: 138.188
Total pengunjung: 1.917.170.042.204
Hits hari ini: 165.760
Total Hits: 12.048.119.451.148
Pengunjung Online: 166