Tenaga Honorer DPRD 3 Bulan Belum Gajian

Administrator Jumat, 14 Agustus 2020 23:07 WIB
17merdeka.com


17MERDEKA, LABUHANBATU - Belum hilang keluhan para ASN beberapa hari lalu dimana TPP yang harus mereka terima belum juga kunjung di bayarkan, kini nada sumbang beraroma sedih terdengar dari para tenaga honorer yang bertugas di lingkungan kantor dewan.

Pasalnya, sudah terhitung tiga bulan mereka belum menerima hak mereka berupa gaji selaku tenaga honorer yang gajinya bersumber dari APBD. Artinya pendapatan para tenaga honorer itu sudah ditetapkan dalam perda yang disahkan antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Salah seorang tenaga honor mengakui bahwa sudah tiga bulan belum menerima gaji, dan kejadian ini sebelumnya tidak ada masalah. Tapi sejak Mei pihaknya belum menerima haknya berupa gaji.

"Iya, pak tapi jangan bilangkan nama saya, sudah tiga bulan kami belum menerima gaji, ngak tau apa masalahnya," ucap seorang  tenaga honor bernada takut.

Ponimin, Anggota Dewan darI Fraksi PAN membenarkan keluhan para pegawai Honorer yang belum menerima gaji. Kejadian ini baru di dengarnya pada, Kamis (13/8/2020) lalu setelah para pegawai mengadukan kesulitan mereka.

"Saya terkejut atas laporan pegawai honorer di sekretariat dewan, mereka sudah tiga bulan tidak gajian, ada puluhan mereka kerja di sini," tuturnya di ruang Fraksi PAN, Jumat (14/8/2020).

Ponimin meminta agar pihak pemkab melalui Sekretariat agar sesegera mungkin menyelesaikan masalah ini. Kebutuhan para pegawai honorer di saat kondisi seperti ini menurutnya harus diperhatikan. 

"Jangan kita abaikan hak mereka karena status mereka tenaga honor. Bila melihat beban kerja mereka juga cukup berat," pungkasnya. 

Kekecewaan para tenaga honorer juga telah didengar oleh Pimpinan Dewan Abdul Karim Hasibuan SH dan keadaan ini menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Katanya, tenaga honor juga bagian dari banyak persoalan lain yang sedang terjadi terkait masalah hak.

"Kita dorong agar pemerintah segera membayar gaji mereka yang sudah tiga bulan belum dibayarkan, dan juga harua  ada solusi, kasihan mereka," terangnay saat berbincang dengan rekan media di hari yang sama.

Abdul Karim yang juga Ketua Partai Gerindra Labuhanbatu menambahkan, ke depan pemerintah harus lebih serius menanggapi persoalan-persoalan yang ada di kabupaten ini. 

"Apalagi menyangkut hak seorang pegawai baik itu ASN maupun honorer yang pendapatan mereka sudah teranggarkan secara sah melalui perda APBD," pungkasnya. (17M.16) 



T#g:
Komentar
Berita Terkini
Selasa, 29 Sep 2020 23:32

Polsek Medan Kota Ringkus Pembongkar Rumah

Kriminal & Hukum
Selasa, 29 Sep 2020 20:43

Ananda Anugerah Cukup Nyaman Trial di SSB SKM 24

Olahraga
Selasa, 29 Sep 2020 20:31

Kapolda Sumut Sambut Kedatangan Kabaharkam Polri

Sekitar Kita
Selasa, 29 Sep 2020 14:11

Wow.. Ada Oknum ASN Beli Ijazah untuk Naik Pangkat

Pemerintahan
Senin, 28 Sep 2020 23:34

Komisi II DPRD Karawang Minta Perda LP2B Ditegakan

Pemerintahan
Senin, 28 Sep 2020 19:26

Maling HP Kabur ke Semak-semak

Kriminal & Hukum
Senin, 28 Sep 2020 19:22

Wanita Hamil Gantung Diri di Rumah Calon Mertua

Kriminal & Hukum
Senin, 28 Sep 2020 19:20

Penjual Sabu Transaksi dengan Polisi

Kriminal & Hukum
Senin, 28 Sep 2020 19:17

Polsek Medan Kota Ringkus Pengangguran Konsumsi Sabu

Kriminal & Hukum
Minggu, 27 Sep 2020 22:48

Sah! Abdul Ghafur Sina Jadi Ketua GPA Deliserdang

Pemerintahan
Sabtu, 26 Sep 2020 07:29

Kadis DLH Labuhanbatu Tolak Hasil Swab Covid-19

Pemerintahan
Hari ini: 0
Kemarin: 469.464
Bulan Ini: 209.223
Total pengunjung: 2.796.718.414.841
Hits hari ini: 20.470
Total Hits: 19.691.129.350.713
Pengunjung Online: 177