Gelar Perkara Belum Selesai

Polda Sumut Belum Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Labura dan Labusel

Administrator Rabu, 16 Oktober 2019 20:41 WIB
Ilustrasi


17MERDEKA, MEDAN - Penyidik Subdit III/Tipidkor Direktorat (Dit) Reskrimsus Polda Sumut belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) dan Labuhan Batu Selatan (Labusel).

Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Rony Santama mengakui, pihaknya belum menetapkan tersangka dalam perkara ini. Pihaknya masih melakukan gelar perkara di Mabes Polri.

"Gelar perkara belum kelar," kata Rony, Rabu (16/10).

Dia memastikan, setelah selesai gelar perkara, pihaknya bisa menyimpulkan tersangkanya. 

"Nanti saya kabari ya, sabar ya," tandasnya. 

Seperti diketahui, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut, Selasa (15/10) melakukan gelar perkara kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel) dan Labuhan Batu Utara (Labura) di Mabes Polri.

Rony mengaku, untuk gelar perkara yang dilakukan pihaknya di Mapolda Sumut telah dilaksanakan pekan lalu. "Kalau kita (penyidik Ditreskrimsus) sudah melakukan gelar perkara," sebut dia.

Setelah gelar perkara di Mabes Polri, penyidik sudah dapat menentukan tersangka dalam kasus ini. 

"Habis gelar, mudah-mudah bisa kita tentukan tersangkanya, agar kasus ini cepat selesai," ujarnya.

Dia mengaku, dalam kasus ini tidak tertutup kemungkinan Bupati Labura Khairuddib Syah 

Sitorus dan Bupati Labusel Wildan Aswan Tanjung bisa menjadi tersangka. 

"Siapa saja bisa jadi tersangka," ungkapnya.

Jika kedua bupati ini statusnya naik menjadi tersangka, sebut Ronny, prosedur pemanggilan dilakukan melalui Mendagri. "Kalau sudah tersangka, pemanggilan dilakukan atas seizin Mendagri," terangnya. 

Ronny Samtana mengaku optimis kasus dugaan korupsi DBH PBB Kabupaten Labura dan Labusel diselesaikan sampai tuntas ke persidangan. 

"Kita optimis, tidak perlu tergesa-gesa. Yang pasti kasusnya terus jalan," ucapnya.

Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus telah menjalani pemeriksaan di Poldasu sebagai saksi, pada Jumat (26/4). Ia diduga terlibat penyelewengan DBH PBB tahun 2013 senilai Rp3 miliar. 

Sedangkan Bupati Labusel Wildan Aswan Tanjung menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Poldasu pada, Senin (29/4). Untuk kasusnya, ia diduga terlibat penyelewengan DBH PBB tahun 2013 hingga 2015 di Kabupaten Labusel sebesar Rp 1,9 miliar. (17M.02) 
T#g:
Komentar
Berita Terkini
Sabtu, 30 Mei 2020 21:48

4 Komplotan Pencuri Motor Personel Brimob Diringkus

Kriminal & Hukum
Sabtu, 30 Mei 2020 19:28

Pelayanan SIM, STNK, dan BPKB Dibuka Kembali

Sekitar Kita
Kamis, 28 Mei 2020 21:14

Heboh!! Pria 23 Tahun Ditemukan Tewas di Percut

Kriminal & Hukum
Kamis, 28 Mei 2020 21:10

Sebulan, Polrestabes Medan Ringkus 60 Bandit Narkoba

Sekitar Kita
Kamis, 28 Mei 2020 20:59

Pemilik Bengkel Bunuh Penarik Becak Bermotor

Kriminal & Hukum
Kamis, 28 Mei 2020 20:55

Personel Polsek Medan Kota Jalani Rapid Test Massal

Sekitar Kita
Kamis, 28 Mei 2020 20:51

Polda Sumut Perpanjang Masa Ops Ketupat Toba 2020

Sekitar Kita
Kamis, 28 Mei 2020 20:47

Pulang dari Pekanbaru, Buronan Curanmor Ditangkap

Kriminal & Hukum
Hari ini: 4.572
Kemarin: 13.656
Bulan Ini: 44.134
Total pengunjung: 2.377.549.698.712
Hits hari ini: 7.138
Total Hits: 15.466.082.479.381
Pengunjung Online: 147