Kadis PPKAD Labura Dituntut 4 Tahun Penjara

Administrator Jumat, 27 November 2020 23:36 WIB
17merdeka.com

17MERDEKA, MEDAN - Salah guna dana PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), Drs Ahmad Fuad Lubis M.Si (53) dan Drs. Faizal Irawan Dalimunthe (48) dituntut masing-masing 4 tahun penjara.


Selain kedua Kadis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Labura itu, JPU juga menuntut Drs Armada Pangaloan (53), Kabid Pendapatan Dinas DPPKAD Labura dengan hukuman yang sama.


Bahkan ketiganya dituntut denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Namun menyangkut uang pengganti (UP) kerugian negara tidak dibacakan, sebab telah dibayar oleh ketiga terdakwa.


Dalam persidang secara virtual di Ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, JPU Hendri Sipahutar membacakan satu persatu nota tuntutannya, sebab ketiganya disidangkan dengan berkas terpisah.


Disebutkan, Drs Ahmad Fuad Lubis M.Si (53), Kadis Pendapatan Pengelolaan Keungan dan Aset daerah Kabupaten Labura tahun 2011-2013, secara melawan hukum telah merugikan negara  Rp 937.384.612.


Peristiwanya, Nopember-Desember 2013, Ahmad Fuad Lubis bersama Armada Pangaloan, telah menyalahgunakan dana PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sektor perkebunan.


Semula pemerintah pusat mengucurkan dana bagi hasil dari PBB sektor perkebunan sebesar Rp. 937.384.612, lantas kedua terdakwa membagi-bagikan dana tersebut kepada para pejabat dan PNS Kabupaten Labura.


Berdasarkan audit BPKP Sumut, akibat dari perbuatan terdakwa negara dirugikan  Rp. 937.384.612.


Kemudian perbuatan bagi-bagi dana PBB sektor perkebunan juga diteruskan oleh Drs. Faizal Irawan Dalimunthe (48), Kadis DPPKAD tahun 2013-2915


Peristiwanya, Nopember-Desember 2015, pemerintah pusat mengucurkan dana PBB sektor perkebunan sebesar Rp

1.249.084.683,-. Terdakwa secara melawan hukum, membagi-bagikan dana tersebut. Berdasar audit BPKP Sumut ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1.249.084.683.


Menurut JPU, perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. 


Hakim ketua Syafril Batubara menunda persidangan hingga, Senin (30/11/2020) dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari penasihat hukum dari Kantor Hukum Hasrul Benny Harahap. (17M.05)


 


 

T#g:
Komentar
Berita Terkini
Jumat, 22 Jan 2021 21:14

Kapolsek Patumbak Berbagi Bersama dengan Abang Becak

Sekitar Kita
Jumat, 22 Jan 2021 20:47

Oknum Diduga Kadinsos Sergai Terjaring OTT

Kriminal & Hukum
Jumat, 22 Jan 2021 20:46

Pencuri Kabel di Muliorejo Ditangkap Berkat CCTV

Kriminal & Hukum
Jumat, 22 Jan 2021 19:17

Bocah Hanyut Belum Ditemukan

Peristiwa
Jumat, 22 Jan 2021 19:12

Polsek Medan Kota Amankan Pencuri Kabel Telkom

Kriminal & Hukum
Kamis, 21 Jan 2021 21:54

Dishub Medan Pelihara Preman Berseragam Parkir?

Pemerintahan
Kamis, 21 Jan 2021 21:35

Wanita Gagal Selundupkan Sabu ke Tahanan Polrestabes Medan

Kriminal & Hukum
Kamis, 21 Jan 2021 21:26

Tiga Pasangan Bukan Suami Istri Diamankan

Kriminal & Hukum
Kamis, 21 Jan 2021 21:13

Polda Sumut Kembali Periksa Rektor USU Runtung Sitepu

Kriminal & Hukum
Kamis, 21 Jan 2021 20:45

Polsek Patumbak Bekuk Perampok di Kawasan Terminal Amplas

Kriminal & Hukum
Hari ini: 0
Kemarin: 331.296
Bulan Ini: 170.630
Total pengunjung: 3.245.747.490.270
Hits hari ini: 3.946
Total Hits: 24.343.894.506.125
Pengunjung Online: 174