KPK Minta PK Mantan Walikota Medan Secara Virtual

Administrator Jumat, 25 September 2020 20:42 WIB
17M
17Merdeka, Medan --- JPU pada KPK selaku Termohon Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Walikota Medan T Dzulmi Eldin berharap agar pemeriksaan pokok perkaranya di Pengadilan Tipikor pada PN Medan nantinya secara virtual (online).

Harapan itu diungkapkan Pelaksana Tugas (PlT) KPK Ali Fikri ketika dihubungi via pesan teks WhatsApp (WA) baru-baru ini.

"Benar, KPK telah menerima pemberitahuan untuk persidangan PK yang bersangkutan dan KPK akan hadir pada sidang yang dijadwalkan pada hari Rabu 30 September 2020," katanya.

Secara teknis, imbuhnya,  sidang tentu sepenuhnya  menjadi kewenangan majelis hakim. Namun demikian, KPK berharap bisa dilakukan via online karena demi menjaga kesehatan bersama dalam situasi pandemi Covid 19 saat ini.

"Kecuali memang nanti ada agenda sidang harus hadir secara fisik seperti tanda tangan berita acara dan lain-lain," pungkas Ali Fikri.

Sementara itu Mian Munthe yang diunjuk Ketua PN Medan Sutio Jumagi Akhirno sebagai ketua majelis hakim permohonan PK, Kamis (24/9/2020) mengatakan, tergantung situasi berkembang pada persidangan perdana nantinya.

"Jadi kita lihatlah nanti apakah ada kira-kira permohonan dari pemohon PK maupun termohon untuk menyampaikan pemeriksaan perkara secara virtual atau tidak kepada majelis hakim," timpal Mian.

Sebelumnya, Humas PN Medan Immanuel Tarigan juga dikonfirmasi via pesan teks WA menyebutkan, biasanya untuk perkara-perkara tindak pidana yang terdakwanya ditahan, berlangsung secara virtual.

Dilansir sebelumnya, Walikota Medan nonaktif T Dzulmi Eldin S dalam sidang lanjutan secara teleconference (online), Kamis (11/6/2020) lalu divonis pidana 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair (bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana) 6 bulan kurungan.

Hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun juga dicabut, setelah menjalani hukuman pokoknya

Majelis hakim diketuai Abdul Azis menyatakan sependapat dengan tuntutan tim penuntut umum pada KPK. Terdakwa diyakini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara berkelanjutan menerima uang suap senilai Rp2,1 miliar melalui Samsul Fitri (berkas terpisah, red) selaku Kasubag Protokol Bagian Umum Pemko Medan pada tahun 2018 hingga 2019.

Pidana Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, diyakini majelis hakim telah terbukti.

Ketika itu tim PH terdakwa dimotori Junaidi Matondang menyatakan menghargai sekaligus menyayangkan putusan dimaksud.

Sebab fakta terungkap di persidangan, tidak ada satu pun saksi menerangkan kliennya ada memerintahkan Samsul fitri untuk meminta-minta uang kepada sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Kadis di jajaran Pemko Medan. "Hanya sebatas asumsi," tegas Junaidi ketika itu. (17M.08)
T#g:KPKMantanMintaPKWalikota
Komentar
Berita Terkini
Jumat, 27 Nov 2020 23:36

Kadis PPKAD Labura Dituntut 4 Tahun Penjara

Kriminal & Hukum
Jumat, 27 Nov 2020 22:26

Tersangka Sebar Foto Megawati Gendong Jokowi Karena Kecewa

Kriminal & Hukum
Jumat, 27 Nov 2020 22:19

Detasemen Gegana Peringati HUT ke 46

Sekitar Kita
Kamis, 26 Nov 2020 19:26

Warga Teladan Barat Buang Sabu Diringkus Polisi

Kriminal & Hukum
Kamis, 26 Nov 2020 17:38

Poldasu Tangkap Pengunggah Foto Megawati Gendong Jokowi

Kriminal & Hukum
Rabu, 25 Nov 2020 21:57

Polsek Medan Kota Musnahkan 994 Gram Ganja

Kriminal & Hukum
Hari ini: 140.412
Kemarin: 376.584
Bulan Ini: 216.399
Total pengunjung: 3.038.699.836.476
Hits hari ini: 325.480
Total Hits: 22.079.906.809.026
Pengunjung Online: 179