4 Saksi Sebut Temukan Senpi Ilegal di Rumah Terdakwa Joni

Administrator Selasa, 20 Oktober 2020 19:37 WIB
17merdeka.com
Terdakwa Joni menghadiri sidang pemeriksaan saksi di PN Medan, Selasa (20/19)
17MERDEKA, MEDAN - Sidang kasus senpi ilegal dengan terdakwa Joni warga Kompleks Brayan City Kelurahan Pulo Brayan Kecamatan Medan Barat menghadirkan empat orang saksi. Empat saksi yang dihadirkan merupakan personel polisi yang bertugas di Polda Sumut dan Polda Metro Jaya, Selasa (20/10/2020).

Dalam persidangan kasus senpi ilegal yang diketua majelis hakim Jarihat Simarmata tersebut, empat saksi yang dihadirkan dalam persidangan, yakni Wira Sajana dan Mulyadi yang merupakan personel Polisi yang bertugas di Polda Sumut. 

Sedangkan dua saksi lainnya yang juga memberikan keterangan secara virtual dalam persidangan, diantaranya adalah, Yanuar Wicaksono dan Chandra Dewa Nanda yang merupakan personel Polisi bertugas di Polda Metro Jaya

Dalam keterangannya kedua saksi, Wira Sajana dan Mulyadi menyampaikan, dalam perkara tersebut sebelumnya terdakwa diserahkan oleh kedua personel Polda Metro Jaya ke Polda Sumut atas kasus senpi ilegal jenis air softgun yang ditemukan di rumahnya.

"Terdakwa diserahkan bersama barang bukti senjata ilegal jenis Airsoftgun oleh dua personel Polda Metro Jaya dalam upaya pengembangan keterlibatan judi online. Saat itu kami yang sedang bertugas piket jaga di Polda Sumut sehingga kami yang menerima tersangka dan selanjutnya membuat berita acaranya," jelas saksi, Wira yang merupakan personel Polda Sumut. 

Sedangkan dua saksi lain, Yanuar Wicaksono dan Chandra Dewa Nanda yang merupakan personel Polda Metro Jaya dalam keterangannya melalui video teleconferensi mengungkapkan, senpi ilegal jenis airsoftgun tersebut ditemukan keduanya di rumah terdakwa. 

"Senjata airsoftgun itu disimpan di dalam tas milik terdakwa yang ditemukan di rumahnya bersama magazine dan peluru mimis. Kasus itu berawal dari upaya pengembangan terkait judi online yang dilakukan Polda Metro Jaya yang diduga melibatkan terdakwa," ujar Yanuar Wicaksono. 

Usai mendengar keterangan para saksi, Ketua majelis hakim kemudian menutup persidangan dan akan dilanjutkan pada pekan depan. 

Sebagaimana diketahui dalam persidangan sebelumnya JPU Anwar Ketaren menanggapi eksepsi atau keberatan atas dakwaan yang diajukan kuasa hukum Joni dalam persidangan beberapa waktu lalu. 

Anwar menyebutkan bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh JPU sudah sesuai dengan syarat formil dan materil sehingga layak dilanjutkan ke persidangan.

"Oleh karena itu kesimpulannya, penuntut umum memohon kiranya majelis hakim menerima surat Dakwaan penuntut umum dan menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa," ujar Anwar Ketaren dalam persidangan yang digelar di Ruang Cakra 7 Pengadilan Negeri Medan, Selasa (22/9/2020) lalu. 

Sebelumnya dalam nota eksepsinya, kuasa hukum terdakwa mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dibuat dengan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menjadi dakwaan yang kabur sehingga batal demi hukum.

Atas uraian eksepsi/keberatan yang telah disampaikan, tim penasihat hukum terdakwa memohon agar majelis hakim menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang diuraikan dalam eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan jaksa.

Sebagaimana dikutip dari dakwaan JPU Anwar Ketaren disebutkan bahwa kasus itu bermula pada 7 Februari 2020 sekitar pukul 07.30 WIB, terdakwa digerebek petugas kepolisian di rumahnya.
 
Saat itu petugas mencurigai terdakwa masuk ke dalam jaringan judi online. Ketika petugas menggeledah rumah terdakwa, petugas menemukan sebuah tas jinjing yang disimpan di dalam lemari.

"Ternyata, tas itu berisi sepucuk senjata Air Soft Gun lengkap dengan tabung gas dan gotri/mimis," ucap jaksa.

Jaksa menjelaskan, di hadapan petugas terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan menyimpan senjata Air Soft Gun tersebut.

Terdakwa mengakui bahwa senjata tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Indra Gunawan alias Asiong yang bekerja sebagai pengurus satpam Komplek Brayan City seharga Rp1.500.000, pada tahun 2017.

"Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951," tandas jaksa. (17M.02) 
T#g:
Komentar
Berita Terkini
Sabtu, 05 Des 2020 21:41

Mapancas Geruduk Kantor Kebun Raya-LIPI

Pemerintahan
Sabtu, 05 Des 2020 18:15

Tim SAR Masih Mencari Dua Korban Hilang Banjir

Peristiwa
Sabtu, 05 Des 2020 15:21

Polsek Medan Kota Bantu Korban Terdampak Banjir

Sekitar Kita
Sabtu, 05 Des 2020 15:15

Kapoldasu Jamin Netralitas Polri

Sekitar Kita
Sabtu, 05 Des 2020 15:12

Pemkab Labuhanbatu Peringati Hari ibu

Pemerintahan
Sabtu, 05 Des 2020 11:50

Kabar Duka

Sekitar Kita
Jumat, 04 Des 2020 21:24

Poldasu Tetapkan Bupati Labura dan Labusel Tersangka

Kriminal & Hukum
Jumat, 04 Des 2020 17:08

Besok, Pasukan Pam Pilkada di Sumut Bergeser

Sekitar Kita
Jumat, 04 Des 2020 13:24

7 Kecamatan di Medan Terendam Banjir

Peristiwa
Kamis, 03 Des 2020 17:23

Wanita Pengendara Motor Tewas Dilindas Truk

Peristiwa
Hari ini: 679
Kemarin: 97.224
Bulan Ini: 88.094
Total pengunjung: 3.062.439.746.884
Hits hari ini: 6.826
Total Hits: 22.287.516.989.565
Pengunjung Online: 156